*SOROTI TEMUAN LHP PROYEK INFRASTRUKTUR BINJAI SENILAI MILIARAN RUPIAH, KETUA HARIAN KNPI BINJAI DESAK EVALUASI PPK DAN PPTK*
banner
Selamat Datang : WWW.BENTENG RAKYAT NEWS .COM

*SOROTI TEMUAN LHP PROYEK INFRASTRUKTUR BINJAI SENILAI MILIARAN RUPIAH, KETUA HARIAN KNPI BINJAI DESAK EVALUASI PPK DAN PPTK*

Benteng Rakyat
Minggu, 22 November 2026

 

BINJAI – Ketua Harian Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Binjai, M. Sya'bana Hidayatullah, menyoroti sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemerintah Kota Binjai. Berdasarkan dokumen LHP tersebut, tercatat adanya indikasi kekurangan volume pekerjaan, denda keterlambatan yang belum dipungut, hingga pencairan uang muka pada proyek yang progres fisiknya masih nol persen.


​Dalam keterangannya, M. Sya'bana Hidayatullah menilai bahwa temuan yang tercantum dalam LHP halaman 64 hingga 98 tersebut menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).


​"Fakta dalam LHP ini sangat memprihatinkan. Ada proyek jalan yang dibayarkan penuh namun volumenya kurang, kontraktor terlambat bekerja tetapi dendanya tidak dipungut, bahkan ada uang muka sebesar Rp1,2 miliar lebih yang sudah cair namun progres fisiknya masih 0 persen. Kami mempertanyakan di mana fungsi pengawasan PPK dan PPTK selama proyek ini berjalan," ujar M. Sya'bana Hidayatullah.


​Merujuk pada rincian data dalam LHP dan Lampiran 19–40, total temuan pada berbagai paket pekerjaan fisik tersebut mencapai lebih dari Rp4,6 miliar, dengan rincian sebagai berikut :


- ​Kekurangan Volume dan Mutu 11 Paket Jalan/Jembatan (Rp2.372.689.844,60): Meliputi pekerjaan oleh CV SCB senilai Rp818,94 juta (Jl. Sei Lepan I, Jl. Cendrawasih, dan satu paket lainnya), CV BJL senilai Rp681,59 juta (Jl. Gunung Bendahara, Jl. Semangka, Jl. Rukam), CV AAM senilai Rp438,00 juta (Jl. Sei Lepan dan Jl. Sei Bahorok), CV ASJL senilai Rp358,17 juta (Jl. Jamin Ginting dan Jl. Bangau), serta CV KR senilai Rp75,97 juta (Pelebaran Jembatan Sungai Mencirim, Jl. Imam Bonjol).


- ​Uang Muka 2 Paket Jalan dengan Progres 0% per 31 Desember 2024 (Rp1.203.492.350,00): Terdiri dari proyek peningkatan Jl. Gunung Sinabung dengan uang muka Rp753,51 juta dan Jl. Samanhudi dengan uang muka Rp449,97 juta di Kecamatan Binjai Selatan. Selain itu, tercatat denda keterlambatan atas dua paket jalan tersebut sebesar Rp451.761.392,31 serta jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan senilai Rp200.582.059,00.


- ​Denda Keterlambatan 4 Paket Belum Dipungut (Rp261.692.509,33): Masing-masing dibebankan kepada CV SCB (Rp160,49 juta), CV RA (Rp51,02 juta), CV BJL (Rp42,16 juta), dan CV AAM (Rp7,99 juta).


- ​Kekurangan Volume Gedung dan Air Minum: Terdapat kekurangan volume pada paket gedung PUTR yang dikerjakan CV PC senilai Rp48.933.088,00 serta kekurangan volume pada proyek OAK Air Minum oleh CV JG sebesar Rp76.775.075,46.


​Atas temuan-temuan tersebut, DPD KNPI Binjai mendesak instansi terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti rekomendasi LHP secara transparan. M. Sya'bana menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal pengembalian kerugian keuangan daerah serta meminta pertanggungjawaban administratif maupun hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran infrastruktur tersebut.


​Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Binjai maupun rekanan terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai tindak lanjut penyelesaian temuan LHP tersebut.