Binjai, 01.November,2026– Himpunan Mahasiswa Daerah Sumatera Utara (HIMDA-SU) memberikan apresiasi sarkastis setinggi-tingginya kepada PT. Bhumi Rhosan Sejati dan Dinas PUPR Kota Binjai atas "keberhasilannya" menyelenggarakan proyek miliaran rupiah dengan standar keamanan sekelas kerja bakti RT.
Berdasarkan papan nama proyek yang terpampang gagah di lokasi, pekerjaan "Rehab Balai Benih Ikan (Disketapang)" ini menyedot anggaran APBD 2026 senilai Rp 2.401.294.539,07. Pekerjaan yang dijadwalkan selama 120 Hari Kalender tersebut dimenangkan dan dilaksanakan oleh PT. Bhumi Rhosan Sejati. Angka lebih dari 2,4 miliar rupiah di atas kertas tentu memberikan ilusi bahwa proyek ini dikerjakan secara profesional.
Namun, realita di lapangan justru menjadi sebuah komedi tragis. Dokumentasi membuktikan para pekerja di area konstruksi tersebut dibiarkan bekerja mengaduk material pasir dan semen hanya dengan balutan kaos oblong, celana pendek, dan beralaskan sandal jepit—bahkan ada yang nyaris bertelanjang kaki di kubangan tanah basah. Tidak ada satupun pekerja yang difasilitasi helm pelindung (safety helmet), sepatu keselamatan (safety shoes), atau rompi K3. Mungkin pihak pemenang tender mengira para buruh kasar ini memiliki ilmu kebal sehingga kebal terhadap paku, runtuhan material, atau iritasi bahan kimia bangunan.
Merespons dagelan proyek ini, Ketua Umum PB HIMDA-SU, Sutan Prayogo, melontarkan kritik keras dan menohok terhadap kinerja kontraktor dan pengawasan dari instansi terkait.
"Luar biasa sekali PT. Bhumi Rhosan Sejati ini. Menang tender proyek senilai Rp2,4 miliar dari uang rakyat, tapi untuk sekadar membelikan sepatu boots dan helm keselamatan untuk pekerjanya saja pelitnya bukan main. Pekerja disuruh berkalang lumpur pakai sandal jepit dan celana pendek. Lalu ke mana larinya Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk item K3 yang wajib ada dalam kontrak? Menguap jadi debu? Atau jangan-jangan anggaran K3-nya sudah habis dipakai ngopi-ngopi bareng oknum pejabat Dinas PUPR?" sindir tajam Sutan Prayogo.
Lebih lanjut, Sutan menilai pengawasan dari Dinas PUPR Kota Binjai selaku pemilik pekerjaan juga patut dipertanyakan kewarasannya karena membiarkan pelanggaran fatal dan kasatmata ini berlanjut.
"Kalau mau bikin proyek dengan modal perlengkapan pekerja seadanya, mending PT. Bhumi Rhosan Sejati bikin proyek bedah kandang ayam saja, tidak usah sok-sokan ikut tender balai benih ikan miliaran rupiah. Kami menantang Kepala Dinas PUPR Binjai untuk turun ke lapangan, buka mata lebar-lebar, dan cabut izin pelaksana yang memperlakukan nyawa pekerja lebih murah dari harga semen!" tegasnya.
PB HIMDA-SU memastikan tidak akan membiarkan proyek abal-abal minim K3 ini berjalan tenang. HIMDA-SU akan mendesak aparat pengawas internal pemerintah dan instansi ketenagakerjaan untuk segera membongkar RAB proyek ini dan mengaudit dugaan penggelapan item anggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Hormat kami,
PENGURUS BESAR HIMPUNAN MAHASISWA DAERAH SUMATERA UTARA (PB HIMDA-SU)
SUTAN PRAYOGO
Ketua Umum


