Muhammad Suzali, S.H. Bersuara Keras! Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu di Polres Binjai Kini Disertai Pengakuan Intimidasi Korban
banner
Selamat Datang : WWW.BENTENG RAKYAT NEWS .COM

Muhammad Suzali, S.H. Bersuara Keras! Dugaan Pungli SIM C Rp800 Ribu di Polres Binjai Kini Disertai Pengakuan Intimidasi Korban

Benteng Rakyat
Rabu, 18 November 2026

BINJAI |– Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres Binjai, Sumatera Utara, terus menjadi sorotan publik. Setelah video percakapan yang mengungkap dugaan pengurusan SIM C tanpa melalui ujian dengan biaya Rp800 ribu viral di media sosial, kini muncul pengakuan korban yang merasa mendapat tekanan dari seseorang yang mengaku sebagai anggota Propam Polres Binjai.

Video tersebut diunggah dan menjadi bahan wawancara Yang di unggah di akun TikTok MedanTalk sekitar 15 November 2026. Dalam video yang beredar, muncul dugaan adanya pengurusan SIM C tanpa melalui tahapan ujian dengan biaya mencapai Rp800 ribu.

Korban yang sehari-hari bekerja sebagai kuli bangunan tersebut mengaku dihubungi melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp oleh seseorang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Propam Polres Binjai.

Menurut pengakuan korban, orang tersebut meminta dirinya membuat video klarifikasi terkait video dugaan pungli pengurusan SIM C yang sebelumnya beredar dan menjadi perbincangan di media sosial.

Tidak hanya menghubungi korban, orang tersebut juga disebut mendatangi rumah orang tua korban. Bahkan, ibu kandung korban turut menjadi sasaran pemotretan ketika orang tersebut berada di lokasi.

Peristiwa itu membuat korban mengaku merasa tertekan dan khawatir. Persoalan yang semula berkaitan dengan pengurusan SIM C kini disebut turut menyeret anggota keluarganya.

Munculnya pengakuan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan dan dasar tindakan pihak yang mengaku sebagai anggota Propam itu. Apakah komunikasi dan permintaan pembuatan video klarifikasi tersebut merupakan bagian dari prosedur resmi pemeriksaan, atau terdapat tindakan lain yang perlu dievaluasi secara institusional?

AMPUH: Dugaan Pungli Tidak Bisa Dianggap Pelanggaran Etik Semata

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum DPP AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Muhammad Suzali, S.H., yang juga merupakan praktisi hukum, menilai dugaan praktik pungutan liar dalam penerbitan SIM merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara hukum.

Menurut Suzali, apabila terdapat aparat penegak hukum yang terbukti memperdagangkan kewenangan atau jabatannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, perbuatan tersebut tidak dapat dipandang sebatas pelanggaran etik kedinasan.

Ia menegaskan, tindakan demikian berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Dalam pandangan hukumnya, Suzali menyebut Pasal 423 KUHP serta Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menilai dugaan penyalahgunaan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu kepada pejabat atau pegawai negeri.

Namun, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada unsur tindak pidana, alat bukti, serta hasil pemeriksaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Kapolres, Propam, dan Kasat Lantas Diminta Beri Penjelasan

Atas perkembangan tersebut, Kapolres Binjai, Kasi Propam Polres Binjai, dan Kasat Lantas Polres Binjai diminta memberikan penjelasan terbuka mengenai dugaan pungli pengurusan SIM C senilai Rp800 ribu tersebut.

Klarifikasi juga diperlukan terkait identitas orang yang menghubungi dan mendatangi keluarga korban, tujuan permintaan pembuatan video klarifikasi, serta alasan dilakukannya pemotretan terhadap ibu kandung korban.

Publik juga perlu mendapat penjelasan terkait perkembangan pemeriksaan internal dan penelusuran pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengurusan SIM C tanpa ujian..

Dugaan tersebut harus ditindaklanjuti secara profesional dan transparan sesuai hukum, dengan tetap memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi dari pihak Polres Binjai dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi seluruh pihak terkait.(Red) 

#PungliSIM #PolresBinjai #DugaanIntimidasi #PropamPolri #PenegakanHukum